Pancasila 3rd meet

(LANJUTAN)
Alasan pentingnya TAP MPR no.2/ th 1978:

1. Alasan filosofis: Pancasila merupakan pandangan hidup yang secara nasional diakui benar dan sah
2. Alasan historis/ sejarah: adanya/ banyaknya pemberontakan sebagai bukti adanya penyelewengan Pancasila, misalnya: DI TII, PERMESTA, RMS, PKI
3. Alasan yuridis konstitusi (hukum): Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia beserta penjabarannya memiliki status yang resmi agar isinya yang benar itu mempunyai sifat yang sah beserta pengamalannya (P4 memiliki pedoman yang sah, yang ditetapkan oleh lembaga tertinggi negara (TAP MPR no. 2 tahun 1978))
4. Alasan pedagogis psikologis /jiwa: manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang dilengkai dengan dua kemampian, yakni; kemampuan embrional sejak masih dalam kandungan dan kemampuan pengarah-pengarah masyarakat tempat dimana ia hidup 

Dari alasan ini perkembangan bansga Indonesia dari generasi ke generasi mempunyai tujuan yang benar, caranya juga benar dan berkembang secara berkesinambungan.

Q= Apa perbedaan antara bentuk keputusan dan bentuk ketepatan MPR?
A= Bentuk keputusan adalah keputusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum, ke dalam anggota MPR saja (mengikut ke dalam saja) contoh: keputusan tentang tata tertib MPR yaitu antara lain: dalam satu tahun rapat minimal X kali.
Bentuk ketetapan MPR adalah keputusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum ke dalam dan ke luar MPR (mengikat seluruh WNI) contoh: ketetapan tentang GBHN, ketetapan tentang P4, ketetapan tentang referandum.

Hakikat pembangun nasional yakni pembangunan masyarakat Indonesia utuh

Sistematika P4/ urutan TAP MPR no. 2 tahun 1978
Terdiri dari 6 pasal yang ditetapkan pada tanggal 22 Maret 1978:
Pasal I: P4 tidak merupakan tafsir Pancasila sebagai dasar negara dan juga tidak dimaksud menafsirkan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana yang tercantum di dalam Pmebukaan UUD 1945, batang tubuh dan penjelasan
Pasal II: P4 dituangkan dalam rumusan yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami maknanya, disusun dengan tata urutans sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, Bab II P4 (Eka prasetya panca karsa), Bab III penutup
Pasal III: Pedoman tersebut sebagai mana yang tercantum dalam Pasal I beserta penejlasannya terdapat dalam naskah P4 sebagai lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ketetapan ini
Pasal IV: P4 merupakan pendukung dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap WNI dan setiap lembaga negara, setiap lembaga pemerintahan dan setiap lembaga permasyarakatan baik di tingkat pusat sampai tingkat daerah yang harus dilaksanakan secara bulat dan utuh
Pasal V: P4 ditugaskan pada Presiden sebagai mandataris untuk mengusahakan agar P4 dilaksanakan sebaik-baiknya dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku
Pasal VI: Ketetapan mulai berlaku sejak tanggla ditetapkan di Jakarta tanggal 22 Maret 1978

Motivasi ditetapkannya P4:

1. Pancasila bukanlha angan-angan yang indah sehingga Pancasila harus terwujud dan terasa di dalam kehidupan sehari-hari 
2. Dengan semangat yang melekat dalam setiap manusia Indonesia, P4 akan menanamkan budi pekerti kemanusiaan yang luhur (cita-cita moral untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin)
3. Dalam konsep pembangunan nasional lahirlah hakikat pembangunan nasional 
4. Didorong adanya faktor historis menyadari bahwa segala pergolakan pemberontakan selalu dilatarbelakangi penyimpangan terhadap Pancasila
5. Terdesaknya proses regenerasi yaitu generasi yang dipersiapkan untuk mengamalkan Pancasila demi kelestarian sendi-sendi dasar
6. Hal yang sangat penting dan mendesak perlu pemantapan stabilitas nasional dalam rangka mempertinggi ketahanan nasional khususnya bahaya laten PKI dan golongan ekstrim lainnya
7.